Wednesday
Apr 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Metropolitan Hukum & Kriminal Kasus “KORUPSI” Korlantas Polri Cermin Hukum

Kasus “KORUPSI” Korlantas Polri Cermin Hukum

E-mail Print PDF


EXTREMMEPOINT.COM : - ICW (Indonesian Corruption Watch) dan LSM Telinga Lebar tidak sepakat pada Presiden SBY sebagai penengah polemik yang terjadi antara Polri dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menengahi polemik yang terjadi antara Polri dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.

Menurut Agus Sunaryanto, Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan, “Menurut saya, harus ada dukungan politik bukan intervensi. Presiden harus lihat ini secara jernih. Bukan hanya bilang harus sinergi, tetapi pelajari UU-nya jangan sampai menyesali di kemudian hari dan akhirnya KPK mandul,” katanya kepada extremmepoint.com di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (04/08).

Yakni dengan cara memberikan instruksi secara langsung kepada Kapolri, Jenderal Pol Timur Pradopo, untuk menghentikan keterlibatan Polri dalam pengusutan kasus tersebut.

"Presiden kan yang mengangkat dan mencopot Kapolri. Kalau presiden memang punya komit dalam pemberantasan korupsi, maka dalam hal ini kami harapkan presiden bisa minta kepada Kapolri untuk tarik diri dari kasus ini. Serahkan sepenuhnya kepada KPK," pungkasnya.

Ditempat yang berbeda, menurut Ketua LSM Telinga Lebar, Benhard Manurung SH, MHum mengatakan, “Kami berikan wawasan hukum sedikit disini, ini semua karena ulah oknum DPR kita yang tidak jeli, mengantisipasi ataukah tidak mengertinya mereka tentang Undang-Undang yaitu sebelum diketok UU itu seharunya ditinjau apakah masih ada UU yang mengatur contohnya Korupsi,” katanya pada extremmepoint.com dikantornya Jalan Bendul Merisi, Surabaya.

Sebelumnya masih ada UU RI Nomor 1 Tahun 1985 tentang Hukum Acara Pidana, mengapa tidak di LEX SPECIALIS-kan sesuai asas Legalitas Hukum terdiri dari 3 artinya UU sebelumnya harus di uji matriil dulu oleh MA (karena terbitnya sebelum 2003) setelah itu diberlakukan UU Tindak Pidana Korupsi agar tidak terjadi perselisihan/persepsi sesama penegak hukum, begitu mas,” tambahnya.

“Jangan membuat Rakyat bingung dong, sepertinya orang-orang pintar ilmu hukum, oknum wakil mengatas namakan rakyat, ahli ekonomi, tata negara tapi pelaksanaanya NOL besar buktinya setiap permasalahan hukum selalu dilihat opini publik. Tidak paham asas legalitas hukum, penerapan hukum acara pidana akan berakibat perseden buruk sesama penegak hukum dan malu kepada bangsa serta negara lain. Benar kata Gus Dur (almh.) kalau Republik Indonesia jadi Republik Mimpi,” pungkasnya.

Menurut Surowijoyo, Sekertaris LSM Telinga Lebar mengatakan, “Banyak produk hukum yang saling berbenturan namun masih saja tetap dibiarkan oleh Pakar, Praktisi, Yudikatif dan Legeslatif sehingga ketika terjadi suatu kasus maka antara lembaga dan institusi saling tarik menarik yang mengakui atas kewenangannya. Namun demikian para pihak hendaklah saling menyadari bahwa kepentingan Rakyat itu lebih diutamakan daripada Pencitraan dan para pihak harus legowo,” katanya.

“Jika kasus tersebut berada di tubuh Polri hendaknya Polri berjiwa besar menyerahkan pada KPK bukan membuat masalah itu jadi rumit, yang berakibat akan jadi samar atau hilang samasekali nantinya,” pungkasnya. (GLBT)

Comments (0)
Write comment
Your Contact Details:
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Please input the anti-spam code that you can read in the image.
 

Kurs IDR

Sumber: Bank Indonesia

IHSG (Indonesia) Today

Hot topic

 

Mabesad Tinjau Bangunan Gedung Makodim Bengkalis

Bengkalis,extremmepoint.com : – Markas Besar Angkatan Darat ( Mabesad-red ) tinjau bangu...

 

Rumah Mantan Ka. BKD Kep. Selayar Dilempar, Pasca Unras Pemakzulan Bupati

Selayar,extremmepoint.com : - Peristiwa Tindak Pidana Pelemparan menimpa rumah dinas man...

 

Pol PP Belitumg ber,ulang tahu ke 64

Tanjungpandan,Extremmepoint,com :- Pada Rabu(16/4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP...

 

Beragam Catatan Tersisa Dari Pemilihan Legislatif 2014

§  Tingkat Partisipasi Pemilihpun, Merosot Hingga 72, 13 % Selayar,extremmepoint.com ...

 

Kinerja Sukses Kapolres Kep. Selayar ‘Berbuah’ Penyematan Baret Biru

Selayar,extremmepoint.com : - Prestasi kerja Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Moh. Hida...

Jasa Antar

Extremmepoint Project

Legal Consultant/Lawyer

KANTOR HUKUM/ LAW FIRM
SATYA WIRA JUSTISIA


Jl. Kartini 30 Surabaya 60263
Telp. (031)5678860, (031)71381232
Fax. (031)5678860

Who's Online

We have 93 guests online